Makin Kesini Makin Ekstrem

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu bisa saja terjadi dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Menurutnya, serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Tapi bagaimana dengan peternakan, perikanan dan pertanian kita? 

Aduh Bapak, ok lah setiap daerah punya serangga favorit dalam menu makan hariannya, tapi kalau level negara masak sih dimasukkan sebagai varian menu. Mau memenuhi gizi dan menghilangkan stunting atau memelihara kemiskinan dan kebodohan?

Makin kesini makin ekstrem saja. Ini Program Makan Bergizi Gratis atau Makan Belalang Gratis ? Mengingat di beberapa daerah, seperti Yogya dan Banyuwangi ada menu belalang goreng. Memang kandungan proteinnya tinggi, dan rasanya lumayan enak, hanya saja bagi beberapa orang yang sensitif bisa berakhir dengan alergi atau gatal-gatal.

Negara bisa mulai stop impor susu, sapi, beras, dan lainnya termasuk buah-buahan dan sayuran, sehingga petani kita bisa berdaya, keanekaragaman hayati yang dimiliki negeri ini bisa benar-benar dinikmati tanpa perlu khawatir bersaing dengan barang impor bebas pajak. 

Negara juga harus stop utang luar negeri dan pungutan pajak, sebab itulah pangkal kemiskinan dan kesengsaraan. Negara tanpa pajak, sudah ada buktinya, tentulah Daulah Khilafah. 

Jika tidak mampu, boleh kog pak angkat bendera putihnya. Karena baru beberapa Minggu berjalan sudah menuai masalah sekaligus kritik. Dari mulai dana diambil dari APBN pos apa, pilihan menu, angka paket permenu dari Rp 17.500 perkotak, menjadi Rp 10.000 dan beberapa daerah melaporkan sampai ke tangan para pelaku dapur tinggal Rp 8.000.

Bahan baku harus beli dari pedagang yang linknya tersedia, guru PPPk ditarik sebagai relawan dapur umum, wacana dana zakat , Pemda diminta patungan Rp 5 triliun dan sumbangan rakyat Indonesia untuk menambah dana MBG yang pastinya akan butuh banyak. Fix, negara sebetulnya sudah gagal memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia.

Program asal jalan, asal rakyat senang terutama pengusaha yang bakal ketiban sampur bisa ikut mengelola proyek strategis nasional ini. Di tengah kelesuan ekonomi, tawaran mengelola MBG sangatlah menggiurkan. 

Semestinya, level negara yang bakal menjamin kesejahteraan itu adalah negara mandiri yang mengoptimalkan ketahanan pangan dari pengelolaan berbagai sumber daya yang dimilikinya. Dan juga bukan Program Makan Bergizi gratis. Dengan segala potensi yang dimiliki berikut kekuasaan dan wewenang akan sangat mudah bagi negara menerapkan setiap kebijakan. 

Sayang, kita masih tertipu dengan sistem kapitalisme, bahwa kesejahteraan bisa dimiliki. Semua hanya ilusi, dikarenakan asasnya sekuler, sehingga tak kenal pula batasan terkait kepemilikan. 

Pengelolaan kekayaan alam inilah yang mampu menghasilkan dana yang besar dan mewujudkan pemerataan distribusi bagi rakyat. Wallahualam bissawab.