PPKM Darurat, Bagi Siapa?

 

"Itu kan semuanya berasal dari luar (negeri). Ini menurut saya pelaksanaan dari PPKM darurat jadi setengah hati, tidak bertaji, tidak efektif," ujar Trubus. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mencermati kedatangan 20 TKA China lantaran kontraproduktif dengan aturan PPKM. Puluhan TKA China itu mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7). Mereka jauh-jauh datang dari China ke Indonesia karena mesti kerja kontrak di PT. Smelter.

.

Trubus menambahkan,"Artinya masyarakat domestik saja harus mematuhi yang namanya PPKM Darurat. Seharusnya termasuk di dalamnya adalah bandara internasional ditutup juga, gerbang masuk Indonesia dari kedatangan warga asing menjadi penting, berkaca dari varian mutasi luar negeri yang belakangan menyebar luas di Indonesia, hingga berujung pada lonjakan kasus (cnnindonesia, 5/7/2021). 

Sejak Januari 2021, sudah 228 TKA China masuk Sulawesi Selatan. Fakta ini kiranya patut kita kritisi, mengapa pemerintah masih longgar terhadap pendatang luar negeri, sementara di dalam negeri rakyat hidup dalam ancaman. Salah satunya edaran yang beredar di tingkat desa, Agar warga sudah ada di rumah maksimal pukul 19.00 wib. Akan ada Tim Covid Hunter dengan menggerakkan polres, satpol PP, Kodim, BPPD, Dishub dan Dinkes. 

Lantas apa gunanya PPKM darurat ini? Untuk siapa? Apakah hanya rakyat yang berpotensi sebagai penyebar virus, sedangkan orang asing yang terus berdatangan ke Indonesia tidak ? Sangatlah ironi dan bahkan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap niat baik pemerintah dengan mencanangkan PPKM darurat. 

Padahal terbukti kasus sebaran varian baru adalah kasus yang diimpor, didapatkan dari mobilitas orang dan perjalanan internasional. Alasan bahwa TKA tersebut bagian dari proyek investasi asing membuktikan kebijakan yamh dibuat tidak mandiri dari kepentingan asing. Untuk urusan pekerjaan, Indonesia tak berdaya dan tak mampu menyodorkan argumen bahwa ini resikonya lebih besar, bahkan tak manusiawi. 

Nyata posisi negara bukanlah sebagai periayah rakyat, tapi kepada koorporasi. Dan inilah ciri-ciri kapitalisme sejati yang menukar kewajiban mengurusi rakyat dengan segelintir manfaat materi dari asing. Bagaiamana kita bisa berharap lebih kepada penguasa hari ini?

Sekadar empati terhadap nasib rakyat saja tak terlontar, padahal setiap hari ratusan nyawa rakyat melayang, padahal mereka adalah pasien isolasi mandiri di rumah disebabkan rumah sakit overload, sehingga tak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Banyak yang harus keluar dari tempat kerja mereka karena perusahaan pun menanggung beban operasional yang tak liniar lagi dengan pendapatan negara. 

Ditengah himpitan biaya hidup yang kian berat, rakyat masih harus menghadapi persoalan sosial, kesehatan, pendidikan, keamanan dan pendidikan . Sedang penguasa hadir sebagai tukang palak , pajak kian beragam dan tarif dinaikkan. Sedang pengusaha boleh mendapatkan keringanan pajak barang mewah dari pembelian mobil dan juga insentif pajak. Astaghfirullah...

Saatnya kita butuh pemimpin yang berpihak kepada rakyat, lemah lembut dan menjamin seluruh kebutuhan rakyat tanpa kecuali. Namun hanyalah mimpi jika pada saat yang sama kita masih mempertahankan kapitalisme mengatur urusan masyarakat dan negara. Allah berfirman dalam Quran surat Al Maidah 5:50 yang artinya, “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”.

Masihkah berani kita menyatakan sebagai hamba Allah jika hukumnya saja kita campakkan? Wallahu a'lam bish showab.