Apa Sih Yang Gak Buat Buzerp?

 

Beredar video berisi wawacancara Arya Permadi yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda. Secara terang-terangan ia menjelaskan mengapa tak menjadi direktur BUMN seperti teman-temanya yang lain, sebab ia dan Denny Siregar jauh sebelumnya sudah dibayar gede untuk menjadi buzer, kalau sudah digaji mengapa minta BUMN, begitu tambahnya. 

Pernyataannya jelas menyakiti rakyat. Bagaimana susahnya rakyat bertahan hidup dalam masa pandemi ini, ternyata uang negara yang seharusnya untuk kemaslahatan mereka justru digunakan untuk membayar orang-orang yang hanya bisa mengadu domba, menimbulkan kegaduhan hingga ia terjebak dalam kata-katanya sendiri dengan mengatakan Islam Arogan. 

Beramai-ramai setelahnya organisasi dimana dulu ia bernaung menolak keberadaannya. Namun jejak digital lebih jahat, tak akan terhapus dengan mudah. Sehingga menambah tinggi tingkat ketidakpercayaan rakyat kepada negara. 

Kita masih ingat, di tahun 2020 Indonesia Corruption Wacth (ICW) mengeluarkan laporan temuan sejumlah dana yang digunakan negara untuk membayar jasa buzer. Yaitu hingga  Rp1,1 T. Kemudian 20 Agustus 2020 ICW sebut anggaran belanja paling banyak untuk medsos dipegang oleh Kepolisian sebesar Rp937 miliar. Hal itu disampaikan oleh peneliti ICW Egi Primayogha, dalam diskusi daring berjudul "Rezim Humas: Berapa Milyar Anggaran Influenzer?"

Dalam kajian tersebut terdapat penjelasan kemana saja dana pemerintah yang besar itu, ternyata untuk ragam aktivitas digital, salah duanya media sosial dan influencer, guna sosialisasi kebijakan selama beberapa tahun terakhir. Menurut penelusuran ICW aktivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) di masing-masing situs LPSE (tirto.id, 20/8/2020).

Sungguh telah terjadi penggunaan dana mubazir padahal di dapat dari pajak dan utang. Rakyat kembali menjadi korban, mereka sebagai wajib pajak jika denda membayar pajak pastilah kena denda atau pinalti, namun kini tak hanya menanggung sikap foya-foya penguasa, namun juga menanggung utang negara yang sudah mencapai 7 T.

Jika dirunut secara akal sehat, mengapa negara sampai rela membayar buzer sekian T, digelontorkan tanpa ragu? Mungkinkah  karena tidak aman dan untuk melawan rakyat? Memaksa rakyat menelan kegagalan pemerintah yang diputar balik melalui lisan para buzer. Karena tak hanya Arya Permadi yang dibayar dengan tugas serupa. Jika sudah begini, masihkan kita menyangsikan dimana sebenarnya posisi pemerintah? Apa sih yang gak buat buzer?

Jika terhadap rakyatnya saja tidak merasa nyaman, bagaimana bisa dikatakan negara adalah pengurus dan masih bertanggungjwab terhadap perubahan nasib rakyat? Yang tampak jelas hanayalh bukti bahw pemerintah bukan periayah, tapi pemalak dan tak pernah berpikir maslahat bagi rakyat. 

Belum lagi dengan tindakan korupsi yang cukup membuat Indonesia kembang-kempis. Semua ini karena penguasa yang tak memerintah dengan apa yang seharusnya untuk memperbaiki keadaan. Allah SWT berfirman,  ”Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”(QS Asysyura [42]: 42).

.

Dan sabda Rasulullah ”Barang siapa yang menipu kami, bukanlah dia dari golongan kami.” (HR Muslim). Kedua sumber hukum di atas dengan jelas memberitahukan kepada kita jika menjadi rakyat biasa saja tak boleh zalim apalagi ketika dia menjadi pemimpin. Lantas, atas dasar apa para pemimpin ini masih terus berlalu zalim?

Semoga Allah segera membuka hati para pemimpin yang hari ini mendapatkan kekuasaan. Bahwa kekuasaan bukan hasil dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu harus bersikap takwa agar  ketika satu kebijakan dikeluarkan pemimpin itu mewujudkan maslahat bukan mudarat. Wallahu a' lam bish shawab.