Perhatian Terbagi, Islam Kaffah Solusinya!

 

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan rakyat Palestina berhak mendapatkan vaksinasi Covid-19 seperti warga dunia lainnya. Puan juga mendesak komunitas internasional untuk membantu atasi pandemi Covid-19 di Palestina.

“Terdapat kebutuhan mendesak untuk membantu rakyat Palestina mengatasi Covid-19, termasuk memberikan akses terhadap vaksin,” ungkap Politisi PDI Perjuangan, Senin (beritasatu.com, 18/1/2021) ini.

Perhatian pemerintah terbagi, namun mengapa saat negeri sendiri sedang menghadapi tragedi?

Namun beginilah jika landasan pengelolaan negara berdasarkan manfaat semata, politik luar negri bebas aktif sepertinya tak terlalu berpengaruh. Sebab tak setiap saat pemerintah Indonesia menunjukkan dukungannya kepada Palestina, padahal masih aktif sebagai anggota PBB. 

Penanganan persoalan dalam negeri juga carut marut, negara ketinggalan jauh dengan masyarakat dalam hal penanganan bencana. Seakan gagap dan baru hari kesekian hadir secara langsung di lokasi bencana, itupun dalam lawatan dengan mengendarai mobil merk terntentu. Entahlah, apa yang ada dalam benak pemimpin negara ini, anehnya ulasan dalam satu media tersebut bukan apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut namun justru ulasan type mobil, yang memang dirancang untuk menaklukkan medan penuh tantangan.

Padahal tantangan sebenarnya adalah bagaimana negara mampu meriayah (mengurusi) seluruh rakyatnya ada atau tidak ada bencana. Jika aman apa yang harus ditingkatkan jika mengalami bencana apa yang harus diperbaiki. 

Beberapa pejabatnya justru melakukan terbalik dari yang seharusnya. Baik urusan dalam negeri maupun luar negeri sebenarnya ada pada satu pengaturan, yaitu berlandaskan kapitalisme atau Islam. Sejak perjanjian Skyes Picot 1916, maka terbagilah wilayah Daulah Khilafah menjadi beberapa negara bagian kecil-kecil dan dikuasai oleh sekutu ( kafir barat). 

Sejak saat itu ukhuwah Islamiyah pupus, pemimpin setiap potongan negara yang awalnya satu cenderung egois. Hanya fokus pada kepentingan dalam negeri, sementara urusan luar negeri diserahkan kepada organisasi bangsa-bangsa, yang notabene adalah badan penerap aturan kapitalis pula. 

Setelah pemimpin satu negeri memimpin negara mereka sendiri atas kebaikan penjajah, urusan dalam negeri juga tak pernah stabil. Selalu ada krisis yang tercipta, bukan tanpa sengaja, memang semua ada pembuatnya, siapa lagi jika bukan kafir lagi? Rasulullah bersabda:

Dari Abu Said Al-Khudry radhiallahu anhu, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

“Sungguh kalian akan mengikuti ajaran-ajaran kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan seandainya mereka masuk lobang biawak, kalian akan memasukinya (juga).” Lalu kami bertanya, “Wahai Rasulullah (apakah yang dimaksud) adalah Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, “Siapa lagi?” (HR. Bukhari, no. 1397 dan Muslim, no. 4822) 

Siapa lagi? Parahnya kaum Muslim yang di tangannya diijinkan Allah SWT Ada kekuasaan justru tega menggadaikan nasib saudara seakidahnya berada dalam pusaran krisis sementara dia menangguk kenikmatan dunia hingga tujuh turunan. 

Bencana beruntun, baik bencana alam maupun bencana sosial yang diakibatkan pelalaian urusan rakyat dan berpihak pada kapitalis (pemilik modal). Berganti pemimpin hanya berganti nama, namun tidak dengan episode penderitaan rakyat, terus berlanjut hingga mundur semundur-mundurnya tanpa paham bahwa Islam agamanya adalah solusi Kaffah( menyeluruh) bagi kesulitannya hari ini. 

Masalah Palestina dan dalam negeri tak akan selesai dengan penanganan parsial , namun harus sebuah aturan yang lahir dari zat yang tak mengambil kepentingan sedikitpun dari manusia, yaitu Allah SWT. 

Belum saatnya kah kita menempuh ketaatan yang sesungguhnya? Meniadakan pengaturan manusia yang lemah dan kembali menjadi hamba Allah yang taat?

Allah SWT berfirman dalam QS At Tur:31 yang artinya: "Katakanlah (Muhammad), “Tunggulah! Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.” Wallahu a' lam bish showab