Pasien Meningkat, Butuh Solusi Tepat

Dilansir dari Liputan6.com pada 28 Desember 2020, jumlah pasien meningkat, ruang isolasi COVID-19 RSUD Sidoarjo penuh.  Sebanyak 205 tempat tidur pasien terpapar COVID-19 di ruang isolasi Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tidak bisa menampung pasien karena terisi penuh.

Direktur RSUD Sidoarjo Atok Irawan menuturkan, untuk sementara pihaknya belum bisa menerima pasien COVID-19. "Kami juga melaporkan ke Satuan Gugus Tugas COVID-19 Sidoarjo soal ini," ucapnya.

Ia mengemukakan sejak pertengahan November, pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo terus meningkat. "Awalnya di bulan September sempat mengalami penurunan. Namun, di bulan Desember ini terus mengalami kenaikan secara signifikan," katanya, dilansir dari Antara (liputan6.com, 28/12/2020).

Jika rumah sakit saja sudah menolak pasien, padahal mereka ada diperuntukkan untuk kesehatan lantas kemana rakyat mesti mendapatkan jaminan kesehatannya? Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seharusnya ini tidak terjadi, pemerintah sejak awal sudah bisa mengantisipasi lonjakan pasien ini mengingat sejak awal sudah tak ada konsep yang jelas terkait penanganan covid-19. 

Lantas adilkan jika masih saja rakyat yang disalahkan? Rakyat tak patuh ada banyak sebabnya. Bisa jadi karena penanganan pemerintah sendiri yang tak pasti dan informasi yang berubah-ubah membuat rakyat antipati dan bahkan tak percaya lagi dengan apa yang dilakukan pemerintah. 

Di sisi lain, rakyat yang tak mendapat dukungan penuh dari pemerintah terkait dengan jaminan hidupnya wajarlah jika kemudian tak peduli dengan bahaya virus yang masih aktif bahkan telah bermutasi menjadi  lebih ganas dari sebelumnya. Perut butuh diisi berikut biaya hidup yang lain butuh dibayar, apalah artinya sederet bantuan pemerintah jika tak menyentuh dasar, bahkan tak bisa diharapkan untuk bisa terus bertahan hidup? Maka jelas ini butuh solusi yang tepat.

Terlebih setelah kasus korupsi dana bansos yang jumlahnya tak tanggung-tanggung. Perilaku pejabat yang mati hati, tak peduli rakyat sengsara semakin menunjukkan betapa lalainya penguasa. Hanya pedulikan perut pribadi dan partai atau kelompoknya. Padahal jabatan yang ia sandang telah dia akodkan di bawah sumpah kitab suci. Artinya, sumpahnya tak main-main, Allah-lah saksinya. 

Penanganan Covid-19 butuh tak sekedar pembatasan atau pemberlakuan jam malam, namun lebih kepada ketegasan pemerintah mengatur rakyatnya dengan memisahkan yang sakit dan sehat. Seluruh sarana kesehatan harus bisa digunakan dalam keadaan darurat untuk menerima pasien, bagi yang sakit harus ada jaminan kebutuhan hidupnya dan keluarga hingga sembuh. Sebab jika ia kepala negara pasti ia tidak bisa memberi nafkah kepada keluarganya.

Di sisi lain bagi pemerintah juga harus mengupayakan pengobatan terbaik, termasuk penelitian terkait vaksin dan terapi apapun yang itu bisa digunakan untuk menyegerakan kesembuhan. Demikian pula edukasi kepada masyarakat tentang hidup sehat dan kesiapan hati bahwa segala sesuatu berasal dari Allah.  Agar hati lebih tenang dan memperkuat imunitas tubuh. 

Allah SWT berfirman dalam Qs Al Baqarah : 155

"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar"

Sabar yang dimaksud disini bukan diam, namun terus ikhtiar menempuh cara-cara sehat yang diarahkan pemerintah, demikian pula ikhtiar dari pemerintah untuk menjamin kesehatan rakyatnya secara optimal. Dalam Islam hal ini diatur dalam struktur negara yang di sebut departemen kemaslahatan umum dan mendapat dananya dari Baitul mal. 

Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah pada masa beliau memimpin negara di Madinah. Dokter yang dihadiahkan kepada beliau langsung beliau tetapkan sebagai dokter kaum Muslim. Beliau tidak mengambil dan tidak memanfaatkannya untuk dirinya sendiri, inilah yang menjadi dalil bahwa pengobatan (kesehatan) adalah salah satu kemaslahatan kaum Muslim. Wallahu a'lam bish showab.