Pandemi Covid-19, Tuntaskan Dengan Khilafah

Banyak teori yang dikemukakan terkait penanganan pandemi Covid-19 baik oleh ahli, masyarakat biasa, maupun ulama. Semua ini muncul sebagai akibat lambannya pemerintah merespon wabah yang meluluhlantakkan tak hanya perekonomian, namun seluruh aspek negara.


Kurangnya APD yang sesuai standar kesehatan, penimbunan masker, hilangnya masker, donasi rakyat untuk APD seperti masker, meluasnya area zona merah, data Pasien Dalam Pengawasan di setiap daerah meningkat  merupakan berita sehari-hari yang menjadi hal" biasa" bagi masyarakat.


Padahal, disitulah kita semestinya peduli, kecemasan yang tercipta dalam setiap hati masyarakat, merupakan hasil nyata penanganan pemerintah yang setengah hati. Ironinya muncul wacana pemerintah sengaja menggunakan Herd Immunity karena tak mau kehilangan banyak uang jika menetapkan Lockdown.


Bahkan muncul berita terbaru, Indonesia akan menandatangi " Corona Loan" yang ditawarkan IMF. Sedemikian sulitkah bagi pemerintah Indonesia untuk menghentikan pandemi ini? Bukankah seharusnya sejak awal dunia mengumumkan Covid-19 ini adalah pandemi Indonesia bisa bersiap-siap, hingga tak harus kehilangan banyak dana hingga harus kembali berhutang.


Sebab, hutang luar negri baik asing maupun Aseng sangat membahayakan posisi negara Indonesia sendiri. Bagi negara-negara penghisab darah ini, Indonesia adalah sasaran empuk.


Pandemi Covid-19 tak akan tuntas jika kita masih mengandalkan masyakarat menyelesaikannya sendiri. Setelah presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tak akan berlakukan Lockdown (detik.com,22/3/2020) fix rakyat tanpa pemimpin. Pemerintah daerah harus berjuang sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab negara kita adalah salah satu negara pengadopsi sistem sekuler. Yaitu memisahkan agama dari kehidupan sebagaimana negara-negara barat, Amerika, Inggris, Perancis dan lain-lain.

Maka, ketika agama dipisahkan dari kehidupan, yang terjadi adalah manusialah yang berhak mengatur dirinya sendiri, masyarakat dan negara. Sebab agama hanya diakui secara individual bukan secara politik. Alhasil, meskipun Islam punya solusi yang faktual dan masuk akal tetap tak akan digunakan.

Kaum muslim memang telah sekian lama kehilangan junnah dan ra' innya sehingga keburukan demi keburukanlah yang terjadi. Pandemi ini tak sekedar membunuh manusia, tua, muda, laki-laki dan perempuan, namun juga sistem ekonomi, sosial dan lain sebagainya.


Dalam negara Khilafah, yang menerapkan 100% syariat atau dengan kata lain kaffah, maka prioritas perhatian terhadap  keselamatan rakyat adalah yang utama. Daulah akan selalu mandiri dalam pengambilan keputusan. Keselamatan rakyat diatas segalanya, masalah ekonomi tak mungkin jadi penghambat. Sebab, sejak Daulah ditegakkan maka sejak saat itu pulalah yang diterapkan adalah syariat Allah.

Adakah tandingan hukum yang lebih shahih dibanding dengan hukum Allah SWT sendiri, sang Pencipta alam semesta?

Di saat Kapitalis menggunakan pertimbangan ekonomi dan ketundukan pada protokol internasional, Daulah telah jauh melangkah mengoptimasi kan perannya. Dalam kasus pandemi Cvid-19 ini jelas Daulah akan mengambil tindakan  Lock down. Sebagaimana yang dilakukan Amr bin Ash ketika menjadi gubernur Syam. Ketika itu sedang terjadi wabah pes, yang membunuh ribuan kaum muslimin dan sahabat Nabi.

Amr bin Ash menyerukan kepada seluruh penduduk Syam yang masih sehat untuk berpencar-pencat ke pegunungan dan bersembunyi di dalamnya.  Dan upaya itu berhasil, wabah pes segera lenyap.

Hal itu jika dikonversikan dengan keadaan hari adalah sama dengan tindakan mengunci manusia untuk keluar dan masuk dari wilayah yang terdampak atau istilah kekiniannya Lockdown.


Dengan optimasi peran sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan, relawan, tokoh umat dan lain-lain,  sumber daya ekonomi dan pengembangan sains teknologi maka akan segera bisa diminimalisir dampak penyebaran dan makin berkurangnya pasien meninggal akibat Covid-19 ini.


Daulahpun akan mengedukasi sikap rakyat agar tumbuh sikap tawakkal dan taat pemimpin, bukan justru menunjukkan sikap cinta dunia namun takut mati, yang berujung pada kepanikan dan tidak percaya pada pemerintah.


Kholifah adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, individu perindividu. Sebab Islam adalah Rrahmatan lil alamin dan itu harus tampak kepada kaum kufar yang ada sebagai warga negara Daulah sendiri maupun negara-negara di luar Daulah Khilafah.

Sebab Daulah Khilafah adalah negara mandiri dan kuat.  Jelas akan melahirkan sebuah hubungan politik luar negeri yang khas, yaitu tak akan ada  hegemoni kepentingan negara besar terkait konspirasi atau upaya pengembangan vaksin/obat yang kemudian dikapitalisasi di dalam negeri Khilafah.

Secara tegas Daulah akan menarik kebijakan hubungan luar negerinya dengan negara- negara yang memerangi Islam secara nyata. Dan menggalakkan gerakan pemberdayaan dalam negri misal dari sisi pertanian, industri , perikanan dan sebagainya agar rakyat mampu mandiri secara ekonomi yang nantinya akan sangat berguna ketiak karena pandemi harus ada pemulihan kondisi ekonomi. Wallahu a' lam bish Showab.